Gagal Bayar Utang, PDAM Akan Dilelang

By radarmadiunweb - Thu Dec 06, 3:22 pm

KOTA – Warning dilontarkan kalangan dewan terkait beban PDAM Ponorogo memenuhi kewajiban ke Kementerian Keuang yang segera jatuh tempo. Perusahaan daerah air minum itu harus melunasi utang Rp 21 miliar dan kewajiban lainnya paling lambat 16 Februari jika tidak ingin dilelang melalui Panitia Umum Pelelangan Negara (PLPU). ‘’Kalau sampai batas waktu itu utang tidak dibayar maka PDAM akan dijual,’’ terang Agus Dermawan, ketua Komisi B DPRD setempat, kemarin (5/12).

Menurut dia, PDAM juga memiliki kewajiban membayar penalti Rp 11 miliar lantaran pada Juli lalu lantaran belum kunjung melunasi utang yang muncul sejak 12 tahun lalu. Selain itu, penyesuaian tarif dasar dan perombakan organisasi melalui fit and proper test direktur utama. . ‘’Waktunya tinggal sekitar dua bulan, PDAM harus lekas-lekas memenuhi sejumlah kewajiban itu,’’ ujar Agus Dermawan.

Politikus PDIP itu khawatir jika ancaman lelang akhirnya menimpa PDAM Ponorogo. Jika PDAM diambilalih pihak swasta maka beban yang ditanggung pelanggan semakin berat. Perbaikan pelayanan perusahaan swasta harus dibayar lebih mahal oleh pelanggannya. ‘’Jelas khawatir, usulan pemutihan utang sebenarnya sudah ada sejak dua tahun lalu. Nyatanya manajemen PDAM anteng-anteng saja, seolah tidak ada masalah,’’ kritik Agus.

Terpisah, Sekda Ponorogo H Agus Pramono yang juga menjabat pengawas PDAM mengaku beratnya beban itu. Namun, pihaknya optimistis persoalan keuangan dan tatakelola PDAM akan terselesaikan lantaran langkah perbaikan sudah mulai dilakukan. Di antaranya, rekrutmen direktur PDAM yang dilakukan secara terbuka. Proses rekrutmen saat ini masih dalam tahap pendaftaran. ‘’Kalau sudah ada direktur baru, akan dilanjutkan dengan perbaikan manajemen baik aspek kepegawaian, administrasi, maupun pelayanan.’’

Terkait penalti utang PDAM, Agus Pram mengaku akan membahasnya bersama DPRP. Dia sempat menyebut dua solusi atas persoalan keuangan itu. Yakni, mengajukan penjadwalan ulang dengan Kemenkue atau memenuhi pembayaran dengan penganggaran secara berjenjang. ‘’Alternatif-alternatif itu masih akan kami bahas dan cari jalan terbaiknya,’’ pungkas sekda. (dhy/hw)

Leave a Reply