Kartu Madiun Sehat Pemborosan

By radarmadiunweb - Thu Jan 10, 4:27 pm

MADIUN – Program anyar Jamkesmasta (jaminan kesehatan masyarakat semesta) milik pemkot mulai menuai kontroversi. Kali ini sorotan datang dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Madiun yang menyoal rencana Dinkes mencetak kartu Jamkesmasta atau yang dinamai kartu Madiun Sehat. ‘’Seharusnya pencetakan kartu itu tidak perlu, kan cukup menunjukkan KTP atau KK (kartu keluarga) saat berobat,’’ ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Madiun, Didik Yulianto, kepada Jawa Pos Radar Madiun, kemarin (9/1).

Didik mengaku sudah mendengar rencana pengadaan kartu Jamkesmasta itu, meski bukan dari pejabat Dinkes. Menurutnya, hal itu cukup janggal karena sepengetahuannya saat pembahasan APBD 2013, Dinkes tidak pernah memaparkan rencana tersebut. ‘’Apakah tidak membuang anggaran dan boros, kalau ada pengadaan lagi untuk kartu,’’ tambahnya.

Tahun ini, katanya, untuk program Jamkesmasta sudah dialokasikan dana sebesar Rp 18 miliar. Dijelaskan, seharusnya pemanfaatan program itu cukup dengan KTP dan KK. Didik menilai, karena probram itu baru dan ditangani mandiri oleh Dinkes, potensi kebocoran selalu muncul. Misalnya, lanjut Didik, tanpa ada sistem jelas, memungkinkan adanya potensi manipulasi anggaran. Saat kerjasama dengan pihak ketiga, kerawanan dinilai lebih kecil. ’’Dinas harus terus memantau, jangan sampai gara-gara bocor ketika warga membutuhkan, malah anggaran sudah habis,’’ tuturnya.

Sementara, Kepala Dinkes Kota Madiun dr AS Wardhani dikonfirmasi Jawa Pos Radar Madiun menyatakan, pihaknya berterima kasih diwarning anggota dewan. Yang jelas, menurutnya, diupayakan tidak ada kebocoran anggaran. Dijelaskan, baik di rumah sakit maupun puskesmas sudah tersedia software khusus untuk sistem kontrol program Jamkesmasta. Itu mengadopsi sistem Jamkesmas. Pun, untuk puskemas disesuaikan dengan perda. ’’Software dari kementerian, itu dasar pijakan, jadi tidak ada kebocoran. Sistem itu sudah saya sampaikan ke dewan saat presentasi pembahasan anggaran,’’ ujarnya.

Wardhani juga menyebut pihaknya memang akan mencetak dan membagikan kartu Madiun Sehat. Total yang akan dicetak sebanyak 125.000 kartu dan dibagikan Februari mendatang. Penerima kartu sudah didata pihak lingkungan dan kelurahan sejak Oktober 2012. ’’Sekarang masih proses pencetakan. Sesuai undang-undang, tidak boleh jaminan kesehatan dobel, sehingga kartu itu untuk mencegahnya,’’ jelasnya.

Yang tidak termasuk penerima kartu Madiun Sehat di antaranya TNI, Polri, PNS, BUMN, BUMD, pegawai swasta yang sudah mendapat jaminan kesehatan. (ota/irw)

Leave a Reply