Tunggu Patungan Pemkot dan Pemprov

By radarmadiunweb - Tue Feb 19, 4:21 pm

MADIUN – Pilkada Kota Madiun yang pelaksanaannya dibarengkan dengan Pilgub Jatim, pada 29 Agustus mendatang, membuat ploting anggaran menggantung. Tanpa kecuali, jatah dana pengamanan bagi polisi dan TNI. Tim anggaran Pemkot Madiun memilih menunggu kepastian sharing dengan Pemprov Jatim untuk patungan bersama.

‘’Belum final, kami masih perlu membahasnya lagi karena sampai sekarang belum turun kepastian sharing biaya pengamanan dari provinsi,’’ kata Rusdiyanto, kepala DPPKAD Kota Madiun usai rapat dengar pendapat (RDP) di gedung DPRD, kemarin (18/2).

Sembari menunggu, pemkot mengalokasikan dana pengamanan untuk Polres Kota Madiun sebesar Rp 1,2 miliar dan Kodim 0803 sejumlah Rp 400 juta. Pos anggaran Rp 1,5 miliar di APBD 2013 itu dengan asumsi pilkada dan pilgub hanya sekali putaran. Petinggi Polres Kota Madiun dan Kodim 0803 kemarin diundang Banggar DPRD secara terpisah terkait ploting dana pengamanan tersebut.

Pun, menurut Rusdiyanto, masih ada kemungkinan anggaran pengamanan ditambah. Apalagi, pemkot secara prinsip sanggup mencukupi kebutuhan anggaran pilkada dan pilgub asalkan sesuai prosedur. ‘’Jadi harus jelas mana yang dibiayai kota dan mana jatahnya provinsi. Kondisi ini sama seperti Panwaslu dan KPUD Kota Madiun,,’’ ujarnya.

Namun, jalannya rapat dengar pendapat yang membahas anggaran pengamanan kemarin berlangsung alot. Rapat diikuti banggar bersama tim anggaran pemkot dan Polres Madiun Kota. Kalangan dewan getol menanyakan berapa besar dan rincian biaya yang bakal ditanggung provinsi. ’’Yang dibiayai APBD kota dan APBD provinsi harus jelas,’’ tegas Hari Sutji Kusumedi, anggota Banggar dari Fraksi Demokrat Bersatu.

Ngedi Trisno Yhusianto, politikus PKB ikut menimpali bahwa anggaran pengamanan pilkada untuk polisi sudah didok di APBD 2013 sebesar Rp 1,2 miliar. Jika pilkada atau pilgub terpaksa dua putaran maka kebutuhan anggaran bakal dibahas menyusul. ‘’Supaya tidak terjadi double account karena nantinya semua wajib dipertanggungjawabkan,’’ terangnya.

Ngedi sempat menanyakan sistem harga satuan yang dipakai polresta dalam menyusun anggaran. Dia mencontohkan usulan biaya snack, drink, dan makan dalam latihan praoperasi dan gladi lapang. Untuk makanan kecil dianggarkan Rp 12 ribu dan makan Rp 15 ribu perkepala. Padahal, anggaran makan di lingkup pemerintahan itu harga satuannya Rp 10 ribu. ‘’Apakah ada harga satuan yang dipakai internal TNI/Polri. Jangan sampai menyalahi PMK (peraturan menteri keuangan) karena nanti diperiksa BPK,’’ ujarnya.

Ngedi juga menyoal munculnya uang saku dalam kegiatan pengamanan tahapan pilkada. Pun, Polres Madiun Kota menganggarkan dana kontijensi sebesar Rp 48,6 juta. ‘’Di kami tidak berlaku namanya uang saku dan kontijensi, tolong setelah ini melakukan pembahasan lagi dengan tim anggaran pemkot,’’ pintanya.

Kapolres Madiun Kota AKBP Ucu Kuspriyadi menjelaskan rencana kebutuhan anggaran pengamanan pilkada yang meliputi latihan praoperasi dan gladi lapang, mengamankan tahapan pilkada, juta, BBM (bahan bakar minyak), supervisi, buku saku, ATK, gelar pasukan, dan kontijensi Jika semua ditotal didapat nominal mencapai Rp 1,2 miliar. (ota/hw)

Leave a Reply