Hari ini, Jaksa Panggil Pimpinan Dewan

By radarmadiunweb - Tue May 07, 5:11 am

KOTA – Jaksa ternyata tidak sekadar mengeluarkan gertak sambal mengusut kasus dugaan kunjungan kerja (kunker) fiktif DPRD Magetan. Terbukti, tiga wakil ketua DPRD bakal dimintai keterangan hari ini (7/5) terkait penggunaan anggaran APBD 2012 itu. Mereka adalah M Shoim, Sofandi, dan Sutikno. ‘’Surat panggilan sudah kami sampaikan kepada yang bersangkutan (pimpinan dewan). Ya, pemeriksaannya besok (hari ini, Red) sekitar pukul 09.00,’’ terang Iwan Winarso, kasi Pidsus Kejari Magetan, kemarin (6/5).

Menurut dia, pihaknya bakal mengorek keterangan dari tiga Wakil Ketua DPRD Magetan soal indikasi penyimpangan anggaran kunker yang ditaksir mencapai Rp 1,6 miliar.
Shoim, Sofandi, dan Sutikno sengaja dipanggil bersamaan. Namun, Iwan enggan menyebut alasan mengapa Ketua DPRD Joko Suyono tidak masuk daftar terpanggil. ‘’Ini saya masih berada di Pengadilan Tipikor Surabaya,’’ kelit Iwan.

Dia akhirnya mengungkapkan jika agenda pemeriksaan bakal dilakukan bertahap. Setelah tiga wakil ketua, giliran ketua dewan yang dipanggil sendirian. Sebelumnya, Iwan mengaku sudah meminta keterangan staf sekretariat dewan seputar pelaksanaan kegiatan kunker yang perkepala anggota dewan mendapat jatah 10 kali bepergian itu. ‘’Kami perlu keterangan pimpinan dewan tentang pelaksanaan kunker,’’ jelasnya sembari mengaku sudah memegang petunjuk awal berupa ketidakcocokan keterangan staf sekwan dengan dokumen yang ada.

Ketika dikonfirmasi, Sofandi memilih tutup mulut. Politikus Partai Golkar itu yang juga menjabat ketua DPD itu mengaku sedang sibuk hingga menolak ketika hendak diwawancarai. ‘’Jangan saya, yang lain saja. Maaf ini masih rapat,’’ ujarnya.
Berbeda dengan Sutikno yang mengaku akan kooperatif terhadap panggilan jaksa itu kendati dirinya tidak mengetahui apa agendanya ‘’Ya akan datang, saya jelaskan sepengetahuan saya,’’ terang politikus PAN itu.

Sutikno tetap beranggapan kunker merupakan agenda wajib dewan yang anggarannya sudah disesuaikan dengan perbup. Setiap kali kunker juga selalu dilakukan absensi. Hasil audit BPK tidak menemukan penyimpangan dari kegiatan kunker selama ini. ‘’Kalau tidak ikut ya anggarannya kembali ke kas daerah. Tidak lantas diberikan ke anggota dewan,’’ jelasnya.

Kendati anggaran kunker sedang dibidik jaksa, sejumlah anggota dewan masih saja melakukan lawatan. Kemarin (6/5), seluruh anggota komisi A dan B pergi ke Jakarta dengan dalih mengikuti aksi guru yang tidak mendapat tunjangan sertifikasi. ‘’Ke Jakarta semua. Tidak ada seroang pun di kantor,’’ ungkap salah seorang staf sekwan. (dip/hw)

Leave a Reply