Kunker Fiktif Dibocorkan Internal Dewan

By radarmadiunweb - Wed May 22, 5:04 am

KOTA – Ini mungkin sudah tipikal jaksa dalam mengusut tindak pidana korupsi. Yakni, menyentuh calon tersangka paling belakangan. Tak terkecuali dalam kasus dugaan korupsi dana kunjungan kerja (kunker) DPRD Magetan. Jaksa penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat terus mendalami keterangan dari internal sekretariat dewan dan tiga pimpinan DPRD.

‘’Jangan salah sangka, kami ingin mengumpulkan sebanyak mungkin alat bukti sebelum memanggil ketua dewan,’’ elakj Kasi Pidsus Kejari Magetan Iwan Winarso kemarin (21/5) saat ditanya mengapa Ketua DPRD Joko Suyono tidak kunjung diperiksa.

Namun, Iwan sempat keceplosan bicara bahwa fakta penting justru terungkap bukan dari saksi yang diperiksanya selama ini. Melainkan, dari sumber di internal dewan yang sengaja membeber kunjungan kerja (kunker) fiktif itu agar memberikan efek jera. ‘’Setidaknya menjadi referensi kami. Keterangan awal yang disampikan seputar bimtek (bimbingan teknis),’’ ungkap Iwan.

Menurut dia, bimtek memang rawan penyimpangan. Sebab, mekanisme penganggaran berikut penunjukan lokasi melekat pada pimpinan DPRD. Sedangkan anggota dewan hanya mengikuti agenda rutin yang biasa dilakukan sebulan sekali itu. Pun, tidak semua anggota DPRD selalu ikut bimtek kendati daftar hadir selalu penuh. ‘’Dari proses awal saja sudah tidak benar. Seterusnya tentu juga banyak kejanggalan,’’ papar jaksa asal Surabaya itu.

Kata Iwan, pihaknya masih menunggu keterangan Joko Suyono seputar pengambil kebijakan anggaran dan lokasi bimtek itu. Apakah hanya diputuskan ketua atau kolektif pimpinan dewan. Sebab, tiga Wakil Ketua DPRD Magetan, M.Shoim, Sofandi, dan Sutikno, saat diperiksa beberapa waktu lalu membantah terlibat. ‘’Sekarang ini kuncinya tinggal di tangan ketua karena dia yang belum dipanggil. Kami sudah siap menaikkan status kasus kunker fiktif dari penyelidikan ke tahapan penyidikan,’’ jelasnya.

Kapan Joko Suyono akan dipanggil? Iwan menyebut waktu paling lambat pekan depan bakal memanggil politikus PDI Perjuangan itu. Iwan mengaku kekurangan personel hingga pemanggilan harus terjadwal pasti. Apalagi, penyelidikan kasus dugaan kunker fiktif berbarengan dengan penyidikan kasus KIR dengan tersangka Sekretaris Daerah (Sekda) Abdul Azis. ‘’Tapi bukan kendala berarti bagi kami,’’ tuturnya.

Sementara itu, Joko Suyono pernah mengatakan jika dirinya tidak tahu menahu perihal prosedur kunker. Setiap akan menjalani lawatan, akomodasi sudah disiapkan sekretariat dewan. Seperti tiket pesawat, penginapan dan fasilitas lain selama kunker berlangsung. Joko juga sempat menjadikan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai patokan.

Hasil auditor negara tidak menemukan adanya penyimpangan keuangan di dewan lantaran seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai prosedur. ‘’Anggaran yang tidak terserap itu kembali lagi ke kas daerah. Tak ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi,’’ tegasnya. (dip/hw)

Leave a Reply