Sekda Dijebloskan ke Rutan

By radarmadiunweb - Fri Jun 14, 5:17 am

KOTA – Penyidikan kasus korupsi dana pengadaan lahan proyek KIR (Kawasan Industri Rokok) Bendo dengan tersangka Sekda Magetan Abdul Azis mencapai klimaks kemarin (13/6). Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) setempat Herdwi Witanto memberikan kejutan dengan menerbitkan surat penahanan Abdul Azis. Sekretaris daerah itu dijebloskan ke Rutan Klas B Magetan menempati Blok Dahlia, satu sel dengan mantan Camat Bendo Wiji Suharto dan Yudhi Hartono, adiknya, yang lebih dulu terseret kasus KIR.

Pun, angka 13 membawa kesialan bagi Abdul Azis. Sebab, dia ditahan mulai Kamis, 13 Juni 2013 kemarin. Ketika dibawa ke rumah tahanan, tersangka koruptor itu dinaikkan mobil Toyota Avanza nopol D 1378 PB. Padahal, sekda tidak menyangka bakal ditahan hingga datang ke kejaksaan dengan seragam batik dinas dilengkapi ID card.

Abdul Azis sempat menjalani pemeriksaan singkat di ruang pidana khusus didampingi Indra Priangkasa, penasihat hukumnya. Jaksa ternyata tidak melontarkan pertanyaan seputar kasus KIR, melainkan menyodorkan surat penahanan Nomor 01/0.5.31/Ft.1/06/2013 tanggal 13 Juni yang diteken Kajari Herdwi Witanto. ‘’Ini bersamaan pelimpahan tahap dua. Perkaranya segera disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya,’’ terang Iwan Winarso, kasi Pidsus Kejari Magetan, kemarin.

Kubu Abdul Azis sebenarnya berupaya menolak penahanan dengan enggan membubuhkan tanda tangan. Indra Priangkasa harus naik turun tangga mencoba melobi Kajari Herdwi Witanto yang beruangan di lantai II. Indra juga tampak berbincang serius dengan Kasi Pidsus Iwan Winarso dan Kasi Intelijen Anton Hardiman. Namun, jaksa tetap bersikukuh menahan Ketua Tim-9, pembebasan lahan proyek KIR itu.

Wajah sekda terlihat layu saat keluar dari ruang pidsus menuju mobil yang akan mengantarnya ke rutan. Abdul Azis lebih dulu dibawa ke Puskesmas Candi untuk menjalani pemeriksaan kesehatan yang dilakukan dr Diana Etikawati. Sekda yang dinyatakan sehat akhirnya dibawa menuju rutan. Petugas rutan yang sudah stand by sejak pagi langsung menjemput calon penghuni baru itu setiba di depan pintu masuk. ‘’Sudah ada serah terima dari kejaksaan ke rutan, statusnya tahanan titipan jaksa,’’ tegas Iwan Winarso yang mengawal proses penahanan.

Dia menegaskan, pihaknya tinggal melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Ada tenggang waktu selama 20 hari sebelum memasuki tahap penuntutan bersamaan jaksa menyiapkan surat dakwaan. ‘’Masa penahanan pertama kan 20 hari. Kami memaksimalkan tenggang itu untuk proses pelimpahan perkara ke pengadilan,’’ ungkap jaksa asal Malang itu.

Iwan menepis penahanan sekda bermuatan politis karena ada intervensi birokrasi. Santer beredar kabar, birokrasi ikut campur agar status hukum Abdul Azis segera jelas. Dengan ditahannya Abdul Azis, maka posisi Sekda Magetan akan kosong hingga segera tergantikan. ‘’Tidak ada desakan dari pihak manapun. Kami melakukan penahanan berdasarkan pertimbangan hukum,’’ tegasnya.

Jaksa ternyata juga sudah mengantisipasi adanya langkah hukum yang mungkin dipilih kubu sekda. Yakni, melakukan upaya praperadilan seperti pernah dilakukan empat pejabat pejabat yang lebih dulu ditahan dalam kasus KIR hingga sempat bebeas. ‘’Penahanan ini sah, apanya yang mau dilawan,’’ tandasnya.

PH Anggap Penahanan Langgar Hukum Acara
PENAHANAN Sekda Magetan Abdul Azis membuat kaget kerabat dan jajaran birokrasi. Mereka tak menyangka Abdul Azis bernasib seperti Venly Tomi Nicholas, staf ahli bupati; Suwadji, mantan asisten I; Edy Muryanto, kabag pemerintahan umum; dan Awang Faini Rudin, PPTK di disperindag; yang sempat menghubi Rutan Klas II B Magetan selama 54 hari karena menbjadi tersangka kasus KIR.

‘’Saya sendiri juga kaget karena ending-nya bisa seperti ini. HP saya terus berdering dari sejumlah kerabat dan pejabat pemkab menanyakan kebenaran penahanan,’’ terang Indra Priangkasa, penasihat hukum (PH) sekda, kemarin (13/6).

Indra menilai penahanan kliennya tidak beralasan hingga melanggar Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebab, jaksa salah kaprah menerapkan tiga alasan klasik penahanan, yakni kekhawatiran melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulang perbuatan. ‘’Selama ini kami kooperatif. Jujur saja, kami masih belum mengerti alasan jaksa melakukan penahanan,’’ tegasnya.

Menurut Indra, jaksa juga mengesampingkan kapasitas sekda sebagai penyelenggara pilkada. Sebab, sekretaris daerah masih memiliki tanggung jawab menjalankan proses pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Magetan terpilih, pada 23 Juli mendatang. ‘’Kalau klien saya ditahan tentu akan mempengaruhi kinerja pemerintahan, termasuk menyelesaikan tahapan pilkada. Ini yang harusnya menjadi pertimbangan jaksa,’’ paparnya.

Indra menyebut proses penyidikan kliennya juga janggal lantaran tidak diberi hak mengajukan saksi meringankan. Selama ini, saksi yang diperiksa penyidik selalu memberatkan. Tanpa kecuali, Wahyu Amrullah, mantan Lepala BPN Magetan yang sekarang pindah tugas ke BPN Sampang. ‘’Proses peradilan seperti ini jelas tidak akan imbang,’’ tuturnya.

Namun, dia enggan mengungkapkan upaya hukum apa yang akan ditempuh untuk mengeluarkan sekda dari tahanan. Indra masih akan berkoordinasi dengan kliennya dan pihak keluarga untuk mencari solusi terbaik. ‘’Kami akan berupaya untuk mengajukan penangguhan penahanan,’’ tandasnya. (dip/hw)

Leave a Reply