Jaksa Bidik Korupsi PNPM Ngariboyo

By radarmadiunweb - Thu Aug 15, 6:36 am

KOTA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan tak pernah sepi mengusut perkara korupsi. Belum tuntas menangani kasus dugaan kunjungan kerja (kunker) fiktif anggota DPRD setempat, muncuil lagi kasus dugaan korupsi dana PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Ngariboyo. Tak tanggung-tanggung, korps Adhiyaksa mencium praktik penyimpangan keuangan senilai Rp 1,9 miliar.

Kasi Intelijen Anton Hardiman menyebut timnya sudah turun melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dan dokumen. Bahkan, sejumlah pengurus PNPM yang disinyalir mengetahui alur pembiayaan program guliran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu sudah diinterogasi. ‘’Untuk keterangan dari pengurus, baik di kecamatan maupun tingkat desa sudah ada 15 orang,’’ terang Anton kepada Jawa Pos Radar Magetan, kemarin (14/8).

Menurut dia, ada potensi dugaan tindak pidana korupsi setelah tim penyelidik menemukan data fiktif penerima pinjaman. Data itu mencomot kelompok masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan dan simpan pinjam. ‘’Realita di lapangan sama sekali tidak ada. Hanya sebatas berkas saja,’’ ungkap jaksa asal Malang itu.

Itung-itungan jaksa, dana yang mengalir ke kelompok fiktif itu mencapai Rp 1,9 miliar.
Anton menduga kuat anggaran sebesar itu dinikmati sejumlah pengurus kecamatan dan anggota di tataran koordinator antar desa. Namun, dia kemarin belum menyebut pengurus yang dituding korup tersebut. ‘’Kami berhati-hati menangani perkara ini karena tidak ingin pengurus atau anggota yang tidak tahu apa-apa menjadi korban,’’ jelasnya.

Anton mengatakan, pihaknya masih mendalami penyelidikan hingga dua pekan ke depan. Tim penyelidik kejaksaan sengaja memfokuskan pemeriksaan seputar dokumen di setiap kegiatan. Selain itu, menggali informasi dari sejumlah saksi kunci yang hingga kini belum berani bicara gamblang. ‘Waktu dua minggu sudah lebih dari cukup untuk mendalami perkara ini,’’ paparnya.

Kasi intelijen kemarin sempat menyebut nama Paryono, kepala Bepermas Pemdes selaku leading sector yang menyusul dipanggil. Paryono bakal diminta menjelaskan alokasi anggaran dan mekanisme pencairan anggaran.. ‘’Karena di setiap kecamatan tidak sama dalam pengalokasian anggaran PNPM Mandiri,’’ paparnya.

Anton tak menampik jika potensi penyimpangan alokasi PNPM Mandiri Perdesaan dan Perkotaan juga terjadi di kecamatan lain. Pasalnya, kebijakan yang diterapkan nyaris sama. Antar pengurus di tingkat kecamatan sudah melakukan pembahasan terlebih dulu sebelum menjalankan kegiatan. Hanya saja, jaksa masih memfokuskan penyelidikan di Kecamatan Ngariboyo. ‘’Satu dulu saja (Kecamatan Ngariboyo, Red) karena penyimpangannya cukup besar. Angkanya mencapai Rp 1,9 miliar dari anggaran yang diterimakan sebesar Rp 3,5 miliar,’’ tandasnya. (dip/hw)

Leave a Reply